Berita

Perkara Pungutan

Jelang malam, sebuah bacaan menarik hati. Isinya, berkisah tentang Charles de Gaulle, siapa dia?Mendiang boleh dibilang salahsatu orang yang berpengaruh bagi pertumbuhan Perancis. Presiden ke-18 dari negeri yang orang-orangnya gemar menyantap bekicot ini, membawa kebijakan Gaullisme, apa pula itu?

Di era Gaulle berkuasa (1959-1969), ia menyuarakan, pentingnya Perancis tidak terganutng dengan negara lain. Perancis harus merdeka dari pengaruh segala bantuan asing. Perancis mengkritik Nato dengan menarik mundur kekuatan militer Perancis untuk tidak berkiprah di kumpulan itu. Di tanah Napoleon Bonaparte, juga tak boleh ada militer asing yang beroperasi tanpa di bawah komando militer Perancis. Kebijakan yang kemudian membuat Amerika Serikat maupun Uni Soviet (sebelum menjadi Rusia) meradang. Maklum, saat itu perang dingin antar kedua kekuatan itu masih membara. 

Singkat cerita, Gaulle ingin membuat Perancis sebagai bangsa merdeka seutuhnya. Saya menduga, sebagai Jenderal Perang yang menghalau Nazi tahun 1944-1945 ia merasakan betul bagaimana mempertahankan kemerdekaan, walau Perancis sebenarnya juga tercatat pernah melakukan invasi ke beberapa negara terutama di Afrika. Saya menduga, Ia tak ingin seperti Pinokio yang hidupnya diatur Geppeto dan juga dimanipulasi Rubah maupun Kucing musuhnya. Tampaknya lelaki bernama lengkap Charles Andre Joseph Marie de Gaulle yang lahir di Lille (sebelah utara Perancis) ini begitu ingin negerinya bisa merdeka penuh serta mandiri dalam segala bidang. Sesuatu pemikiran utopis yang terbukti sulit dicapai. 

Terlepas dari kisah Perancis yang kemudian sulit mewujudkan hal tersebut, namun ada satu pemikiran Gaulle yang menarik untuk dicermati. Lelaki yang semasa hidupnya terbilang jangkung (tinggi lebih dari 181 cm) ini punya konsep menarik: Membangun Perancis tak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah yang dipimpinnya. “Participative Society” atau dalam terjemahan bebasnya adalah masyarakat yang bersifat patisipatif adalah kunci membangkitkan ekonomi Perancis pasca perang dunia II. 

Namanya partisipatif, kata itu mengandung unsur sukarela yang tentu saja bebas dari paksaan. Sukarela terdiri dari dua suku kata, ‘suka’ dan rela. Gabungan dua kata ini mengindikasikan, orang melakukan sesuatu tindakan berdasarkan ‘suka’ dan ‘rela’. Bebas dari paksaan, dan tanpa tekanan. Kalau sudah sukarela, jangankan mendapat imbalan, masyarakat yang di dalam kalbunya tertanam kata ini, dijamin merem meski disuruh merogoh kocek yang paling dalam. Walau kantong masyarakat sudah tandas selicin-licinnya, bila perlu keringat pun disumbangkan demi bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

 

Konsep participative society yang digaungkan Gaulle itu jelas tidak menuntut satu pihak berkorban atas pihak lain. Masyarakat partisipatif menuntut adanya keseimbangan dalam pelaksanaannya. Semisal, urusan pungutan iuran masyarakat alias pajak. 

Semua orang di dunia ini mahfum, dalam menjalankan roda organisasi negara, peran administratur negara perlu ongkos yang tidak sedikit. Maka, salahsatu cara menutupi ongkos itu, ya dengan ‘mengajak’ masyarakat merelakan pendapatannya dikutip. Penduduk atau masyarakat, layaknya penumpang, agar bis berjalan, supir perlu biaya yang dipungut dari penumpang. Tentu saja, yang dikutip maupun yang mengutip saling memahami hak dan tanggungjawabnya. 

Pun demikian dengan kutipan di suatu negara. Masyarakat harus menyisihkan penghasilannya untuk kutipan itu. Toh setelah diatur-atur para administratur negara, hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat juga. Semisal kutipan pajak dikembalikan dengan jaminan sosial yang meringankan beban biaya berobat. Maklum, dokter , pegawai negeri dan seluruh aparatur pemerintah juga perlu mendapat imbalan selayaknya. 

Participative society ini berjalan secara seimbang. Antara penyelenggara negara dengan masyarakat, berkedudukan seimbang. Masing-masing memiliki hak dan tanggungjawab yang ditunaikan tanpa saling memaksa. Sebuah masyarakat yang ideal menurut kacamata de Gaulle. 

Mencapai yang idel tentu bukan perkara mudah. Apalagi, walaupun semua sepakat bahwa negara perlu ongkos untuk kerja mengatur administarasi agar tak kacau balau, tetapi pola hubungan setara yang sukarela semacam ini, bukan satu-satunya cara yang dipilih oleh beberapa penyelenggara negara. Ada juga yang main paksa, sehingga masyarakat tidak punya pilihan untuk tidak membayar pungutan itu. Mengapa terpaksa?

Ada sebagian yang terpaksa karena, setelah membayar iuran sebagai kewajibannya, ia tak merasakan manfaat apa yang diberikan oleh negara. Celakanya, pada negara-negara yang memilih jalur paksaan dengan embel-embel hukuman, biasanya cara ini dianut negara yang cenderung di pimpin oleh diktator. Negara yang seolah-olah merasa derajatnya bisa tiga tingkat di atas masyarakat yang dipimpinannya. Masyarakat hanyalah sekumpulan domba yang ikut kemana supir membawa. Masyarakat, dianggap tidak mengerti tentang bagaimana menjalankan roda administrasi negara sehingga harus mengikut saja apa kata penyelenggara negara.

 

Kalau para penyelenggara negara seperti itu, memang tepat bila menyebut dirinya sebagai pemerintah. Di dunia ini ada juga negara yang menyebut dirinya bukan Pemerintah, tetapi administration. Pemerintah adalah orang yang memberi perintah. Tidak ada rasa persamaan di dalam kata itu. Ada yang lebih tinggi ada juga yang lebh rendah. Jika hubungannya seperti ini, tentu saja sulit mewujudkan masyarakat yang suka dan rela merogoh koceknya untuk membayar ongkos tinggal di negara tersebut. 

“Kalau ada suatu negara, azasnya demokrasi, dalam konstitusinya bahkan menyebutkan, orang miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara, namun segala hal pungutan dilakukan. Mulai urusan makanan, tempat tinggal bahkan sekadar lewat jalan juga dikenakan. Sebaliknya banyak warga bilang, imbal balik layanan hasil pungutan itu tak sesuai harapan. Menurut Anda, masuk kategori negara apa itu?” tanya rekan saya yang tiba-tiba nyelonong ikutan membaca. 

“Waduh, mana tahu, saya kan bukan pakar tata negara,” kata saya sembari menjambret uli goreng di atas meja.

(Ampera, Dzulqa’dah 1441H)